DAS Batanghari merupakan salah satu sistem sungai paling penting di Sumatera. Sungai ini bukan hanya menjadi sumber air baku bagi masyarakat, tetapi juga menopang pertanian, transportasi sungai, ekosistem, pengendalian banjir, serta aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi dan wilayah sekitarnya.
Namun demikian, kondisi DAS Batanghari saat ini menunjukkan adanya persoalan yang semakin kompleks. Kekeruhan air baku meningkat tajam, sedimentasi dan pendangkalan terjadi di berbagai titik, aktivitas pertambangan ilegal masih berlangsung, dan perubahan penggunaan lahan di kawasan hulu terus memberi tekanan terhadap fungsi hidrologi sungai.
Persoalan utama yang dihadapi adalah adanya perbedaan pendekatan dalam menilai kondisi DAS. Dari sisi kehutanan, penilaian lebih banyak bertumpu pada luas tutupan hutan, vegetasi, dan kawasan konservasi. Karena tutupan hijau di DAS Batanghari masih dinilai relatif luas, maka DAS ini belum dianggap masuk kategori paling kritis.
Namun dari sisi sumber daya air, gambaran kondisinya berbeda. Indikator seperti sedimentasi, erosi, pendangkalan sungai, kualitas air, debit, kapasitas alur, serta analisis banjir Q25, Q50, dan Q100 menunjukkan adanya tekanan hidrologis yang perlu ditangani secara serius.
Artinya, DAS Batanghari dapat terlihat masih baik dari sisi tutupan lahan, tetapi pada saat yang sama mengalami masalah dari sisi fungsi sungai, kualitas air, dan risiko bencana.
Karena itu, penilaian DAS Batanghari harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu. Tidak cukup hanya melihat tutupan hutan, tetapi juga harus memasukkan aspek hidrologi, kualitas air, sedimentasi, tata ruang, aktivitas ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat.
Prinsip yang perlu dikedepankan adalah:
One Watershed – One Plan – One Management.
Satu DAS harus dikelola dengan satu rencana terpadu, satu arah kebijakan, dan koordinasi yang kuat antarinstansi.
Untuk meyakinkan pemerintah pusat, Provinsi Jambi perlu segera menyiapkan dokumen teknis dan kebijakan yang lengkap. Dokumen tersebut meliputi Grand Design rehabilitasi DAS Batanghari, Survey Investigation and Design, Detail Engineering Design, serta naskah akademik sebagai dasar pengusulan perubahan status.
Grand Design diperlukan untuk menetapkan visi, arah kebijakan, prioritas program, dan tahapan rehabilitasi. SID dibutuhkan untuk memetakan kondisi lapangan dan lokasi prioritas. DED diperlukan agar program fisik dapat langsung ditindaklanjuti. Sementara itu, naskah akademik menjadi dasar argumentasi ilmiah dan kebijakan kepada pemerintah pusat.
Validasi kondisi eksisting juga menjadi pekerjaan yang sangat penting. Pemerintah bersama akademisi harus memotret secara nyata kondisi tutupan lahan, erosi, sedimentasi, pendangkalan, kualitas air, debit, daerah rawan banjir, aktivitas PETI, kondisi sempadan sungai, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelayanan publik.
Data tersebut harus disatukan dalam satu basis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya ini tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi antara Kementerian PU, KLHK, KLH, BBWS Sumatera VI, Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, akademisi, MTI, dunia usaha, dan masyarakat.
Kementerian PU dan BBWS berperan dalam aspek hidrologi, sedimentasi, infrastruktur, dan pengendalian banjir. KLHK berperan dalam rehabilitasi hutan dan lahan. KLH berperan dalam pengendalian pencemaran dan kualitas lingkungan. Pemerintah daerah bertugas mengoordinasikan program lintas wilayah, sedangkan DPRD dan DPR RI perlu memberikan dukungan politik, regulasi, dan penganggaran.
MTI dapat mengambil peran sebagai think tank, penggerak kolaborasi, serta penyedia rekomendasi teknis dan kebijakan.
Roadmap advokasi dapat dimulai dengan konsolidasi pemangku kepentingan dan penguatan data awal. Tahap berikutnya adalah penyusunan dokumen strategis. Setelah itu dilakukan advokasi dan pengusulan resmi ke kementerian terkait, dilanjutkan dengan implementasi rehabilitasi DAS secara terpadu melalui dukungan APBN, APBD, dan CSR dunia usaha.
Target akhirnya adalah menjadikan DAS Batanghari sebagai DAS Prioritas Nasional, menurunkan sedimentasi dan kekeruhan air, mengendalikan aktivitas PETI, memperbaiki kualitas air baku, mengurangi risiko banjir dan kekeringan, serta memulihkan fungsi ekologis sungai.
Menyelamatkan DAS Batanghari bukan hanya menyelamatkan sungai. Ini adalah upaya menjaga sumber air, melindungi lingkungan, memperkuat ekonomi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Jambi untuk generasi sekarang dan masa depan.
Satu DAS, satu rencana, satu pengelolaan, satu tujuan: Batanghari lestari, Jambi sejahtera, Indonesia maju.
Discussion about this post