Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi dinilai perlu memasuki babak baru. Tidak lagi hanya bergerak ketika api sudah membesar, tetapi dimulai jauh sebelum kebakaran terjadi melalui pengelolaan tata air gambut dan keterlibatan masyarakat.
Gagasan Masyarakat Peduli Air (MPA-Air) yang disampaikan Prof. Aswandi, Koordinator PPM-DAS dan SDA LPPM Universitas Jambi, mendapat respons positif dari DPRD Provinsi Jambi. Konsep ini dinilai dapat menjadi pelengkap Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam membangun sistem pencegahan Karhutla yang lebih dini dan berbasis ilmu pengetahuan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mengatakan gagasan tersebut layak didalami bersama pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
“DPRD menyambut baik gagasan akademis ini. Karhutla tidak boleh kita lihat hanya ketika api sudah muncul. Kalau secara ilmiah kita dapat membaca kondisi air, kekeringan gambut dan faktor risiko jauh sebelum terjadi kebakaran, maka pendekatan pencegahan seperti inilah yang perlu kita dorong,” ujar Ivan, Selasa (25/8/26).
Dari Memadamkan Api ke Menjaga Air
Menurut Ivan, gagasan MPA-Air sangat relevan dengan kondisi Jambi yang memiliki kawasan gambut dan berulang kali menghadapi ancaman Karhutla.
Paradigma yang ditawarkan adalah menggeser pendekatan dari kuratif menjadi preventif, dari fire fighting menuju water management. Artinya, pemerintah dan masyarakat tidak hanya menunggu munculnya hotspot, tetapi mulai membaca tanda-tanda kekeringan dan kondisi lahan sebelum api muncul.
Pendekatan ini juga mendorong perubahan dari biaya pemadaman menjadi investasi pencegahan serta mengubah penanganan Karhutla yang selama ini cenderung musiman menjadi gerakan yang dilakukan sepanjang tahun.
Ivan menegaskan, perubahan paradigma tersebut bukan berarti mengurangi pentingnya kesiapsiagaan pemadaman.
“Helikopter, water bombing, patroli, posko dan pemadaman darat tetap diperlukan. Tetapi itu adalah bagian respons ketika risiko sudah berkembang. Kita juga perlu memperkuat pertahanan pertama, yaitu bagaimana menjaga kondisi lahan, khususnya gambut, agar tidak terlalu kering dan mudah terbakar,” katanya.
MPA-Air Bisa Diuji di Desa Prioritas
DPRD Jambi mendorong agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai wacana akademis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menguji konsep MPA-Air melalui pilot project di sejumlah desa gambut yang memiliki tingkat kerawanan Karhutla tinggi.
Masyarakat dapat dilibatkan untuk memantau kondisi air secara sederhana dan berkala. Kondisi tersebut kemudian dapat dikelompokkan dalam tahapan Aman, Waspada, Siaga hingga Tindakan Dini, sesuai indikator kondisi air dan tingkat kekeringan gambut.
“Saya lebih setuju kita uji dahulu di beberapa desa prioritas. Tentukan indikator ilmiahnya, siapkan SOP, ukur hasilnya selama satu musim kemarau. Kalau efektif menurunkan risiko kebakaran, baru kita perluas,” ujar Ivan.
Masyarakat Jadi Sensor Pertama
Menurut Ivan, salah satu kekuatan utama MPA-Air adalah menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari sistem peringatan dini. Masyarakat yang tinggal di sekitar kanal, lahan gambut, sungai, embung dan pintu air berada paling dekat dengan perubahan kondisi lingkungan. Karena itu, mereka dapat menjadi “sensor pertama ekosistem” yang memberikan informasi sebelum kondisi berkembang menjadi ancaman kebakaran.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan sistem dan kebijakan, perguruan tinggi memberikan dukungan ilmu pengetahuan dan model, dunia usaha menjaga tata air di wilayah pengelolaannya, sedangkan MPA tetap menjadi ujung tombak ketika kebakaran benar-benar terjadi.
“Teknologi penting, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan adalah orang pertama yang melihat perubahan di lapangan. Kalau pengetahuan masyarakat dipadukan dengan teknologi, data BMKG, BPBD, perguruan tinggi dan perusahaan, kita akan mempunyai sistem peringatan dini yang jauh lebih kuat,” jelasnya.
Pos Karhutla Dapat Menjadi Pusat Pencegahan
Ivan juga mendorong agar konsep MPA-Air diintegrasikan dengan jaringan Pos Karhutla yang telah tersedia di Provinsi Jambi. Ke depan, Pos Karhutla tidak hanya berfungsi sebagai titik mobilisasi ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menjadi simpul pencegahan dan early warning system.
Data mengenai kondisi air, sumber air, kanal, curah hujan dan kondisi gambut dapat dikombinasikan dengan data hotspot serta prakiraan cuaca dalam satu sistem pemantauan.
“Kita ingin bergerak sebelum api membesar. Ketika muka air mulai turun dan indikator menunjukkan kondisi rawan, pos terdekat sudah harus meningkatkan patroli, mengecek sumber air, memperbaiki sekat kanal dan melakukan pembasahan bila diperlukan,” katanya.
Perusahaan Diminta Ikut Menjaga Tata Air
DPRD Jambi juga menilai keterlibatan dunia usaha menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari strategi pencegahan Karhutla. Perusahaan yang mengelola kawasan gambut dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata air di wilayah konsesinya tetap terjaga, menyediakan sumber air dan sarana pemadaman, serta mendukung keterbukaan data yang diperlukan dalam sistem peringatan dini.
Ivan menegaskan, pencegahan Karhutla tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah melalui APBD.
“Pencegahan Karhutla tidak mungkin seluruhnya dibebankan kepada APBD. Pemerintah, perusahaan, masyarakat dan perguruan tinggi harus berbagi peran dan tanggung jawab,” tegasnya.
DPRD Siap Kawal Regulasi dan Anggaran
Ivan mengatakan DPRD dapat mengambil peran melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Namun, sebelum konsep MPA-Air diterapkan secara luas, pemerintah bersama perguruan tinggi perlu merumuskan indikator teknis, SOP, kelembagaan, pembagian kewenangan serta ukuran keberhasilannya.
Menurut Ivan, ukuran keberhasilan penanganan Karhutla juga perlu diperluas. Selama ini keberhasilan kerap dilihat dari luas lahan yang terbakar setelah kejadian. Ke depan, indikator pencegahan dapat mencakup luas gambut yang berhasil dipertahankan tetap basah, jumlah titik muka air yang dipantau, kondisi kanal yang tata airnya berfungsi, hingga luas kawasan rawan yang berhasil diselamatkan sebelum terbakar.
“Ini yang menarik bagi kami. Jangan hanya menghitung berapa hektare yang terbakar setelah kejadian. Kita juga harus mulai menghitung berapa hektare yang berhasil kita selamatkan karena pencegahan berjalan,” ujar Ivan.
Ivan berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha dan masyarakat dapat menjadikan Jambi sebagai salah satu daerah yang mengembangkan model pencegahan Karhutla berbasis ilmu pengetahuan sekaligus kekuatan masyarakat di lapangan.
“Akademisi memberikan science dan model, masyarakat menjaga tapak, perusahaan menjalankan tanggung jawabnya, pemerintah membangun sistem, dan DPRD mengawal kebijakan, anggaran serta pengawasannya. Ini yang harus kita bangun bersama.”
Menurutnya, pesan utama MPA-Air sederhana, tetapi memiliki makna kebijakan yang kuat:
“Jaga Air → Jaga Gambut → Cegah Kekeringan → Kurangi Risiko Api → Lindungi Masyarakat.”
Rangkaian tersebut menjadi inti dari pendekatan preventif yang ditawarkan MPA-Air.
“Jaga Airnya, Cegah Apinya. Jangan menunggu api besar baru kita bergerak,” pungkas Ivan. (OYI)
sumber : www.jambiday.com
Discussion about this post