BIW, JAMBI- Dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Kota Jambi mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Jambi. Sejumlah anggota dewan menilai insiden tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh demi menjamin keamanan dan keselamatan siswa dalam pelaksanaan program pemerintah.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa penanganan kesehatan siswa menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh siswa terdampak memperoleh pelayanan medis maksimal tanpa adanya hambatan administrasi maupun biaya yang membebani keluarga.
“Hal pertama yang harus dipastikan adalah seluruh siswa mendapatkan penanganan kesehatan yang maksimal hingga benar-benar pulih. Jangan sampai ada kendala yang justru memberatkan orang tua,” ujar Ivan, Selasa (26/05/26).
Selain itu, Bang Ivan Wirata (BIW) mendesak Dinas Kesehatan Kota Jambi bersama instansi terkait segera melakukan investigasi mendalam melalui uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi siswa. Menurutnya, kepastian penyebab insiden sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kita harus mengetahui secara pasti apakah penyebabnya berasal dari bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, atau distribusi makanan. Hasil investigasi harus transparan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas,” kata BIW.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi ketat terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan Program MBG. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda itu, menurutnya, tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan.
Ivan meminta dilakukan audit sanitasi terhadap vendor penyedia makanan, penguatan sistem quality control, hingga memastikan dapur penyedia makanan memiliki sertifikasi layak sehat yang masih berlaku.
“Program ini sangat baik dan mulia, tetapi keamanan pangan adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
DPRD Provinsi Jambi, lanjut BIW, juga akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan penyedia layanan makanan, guna meminta klarifikasi sekaligus memastikan evaluasi berjalan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Rusli Kemal Siregar, menyebut pengawasan utama memang berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, DPRD tetap akan ikut mengawal perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Kewenangan pengawasan memang ada di BGN, tetapi kami sebagai wakil rakyat tentu ikut memantau sejauh mana penanganannya,” ujar Rusli.
Ia mengatakan pihaknya juga akan mendatangi sekolah untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, pihak sekolah juga memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang diterima siswa benar-benar layak konsumsi.
“Sebelum makanan dibagikan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika ditemukan makanan yang basi atau tidak layak, lebih baik ditolak. Keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas,” katanya.
Rusli menambahkan, pengawasan dari BGN ke depan perlu dilakukan lebih komprehensif dan berkelanjutan agar standar keamanan pangan dalam program MBG benar-benar terjaga di seluruh sekolah penerima manfaat.
Para legislator berharap insiden ini menjadi bahan evaluasi bersama, bukan untuk menghentikan program, melainkan memperkuat sistem pengawasan sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan generasi muda. (OYI)
Discussion about this post