BIW,JAMBI — Kemantapan jalan nasional di Provinsi Jambi saat ini telah mencapai 91,36 persen atau sekitar 1.205 kilometer dari total panjang jaringan jalan nasional sepanjang 1.318,96 kilometer. Meski demikian, masih terdapat 113,96 kilometer atau 8,64 persen ruas jalan nasional dalam kondisi belum mantap yang membutuhkan penanganan secara terukur dan berkualitas.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT menunjukkan bahwa persoalan jalan nasional tidak bisa dipandang sekadar sebagai angka statistik infrastruktur. Kerusakan jalan, drainase yang tidak berfungsi, penurunan bahu jalan, hingga titik rawan longsor akan berdampak langsung terhadap biaya logistik, keselamatan pengguna jalan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jalan nasional adalah urat nadi perekonomian Jambi. Ketika kualitas jalan tidak terjaga, yang menanggung beban bukan hanya pemerintah, tetapi petani, pelaku UMKM, sopir angkutan, dunia usaha, hingga masyarakat luas,” tegas Ivan Wirata.
Kemantapan Jalan Nasional Tinggi, Jalan Daerah Masih Menjadi Tantangan
Menurut Ivan kondisi jalan nasional di sejumlah kabupaten/kota di Jambi menunjukkan capaian yang cukup baik. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat tingkat kemantapan jalan nasional tertinggi mencapai 99,72 persen. Disusul Muaro Jambi sebesar 95,96 persen, Sarolangun 95,62 persen, dan Merangin 95,51 persen.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada jalan daerah. Tingkat kemantapan jalan daerah di sejumlah wilayah masih relatif rendah, seperti Tanjung Jabung Timur yang baru mencapai 16,46 persen, Muaro Jambi 26,86 persen, Tebo 30,61 persen, serta Tanjung Jabung Barat 31,52 persen. Menurut Ivan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga jalan nasional harus dibarengi percepatan perbaikan jalan daerah agar konektivitas antarwilayah dapat berlangsung secara merata.
“Jangan sampai jalan nasional sudah mantap, tetapi akses masyarakat menuju sentra produksi, sekolah, rumah sakit, pelabuhan, dan kawasan ekonomi masih terkendala oleh kondisi jalan daerah,” ujarnya.
Kerinci dan Tanjab Barat Jadi Prioritas Penanganan
Dari total 113,96 kilometer jalan nasional yang belum mantap, beberapa daerah menjadi prioritas utama penanganan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki ruas jalan tidak mantap terpanjang, yakni 31,30 kilometer atau 15,64 persen dari total ruas nasional di daerah tersebut. Sementara itu, Kabupaten Kerinci memiliki jalan nasional tidak mantap sepanjang 20,87 kilometer atau 18,21 persen, disusul Batanghari sepanjang 15,52 kilometer, Bungo 9,63 kilometer, dan Tebo 8,09 kilometer.
Adapun rincian kebutuhan penanganan di sejumlah daerah meliputi: Tanjung Jabung Barat: Rp46,95 miliar, Kerinci: Rp31,31 miliar, Batanghari: Rp23,28 miliar, Bungo: Rp14,45 miliar, Tebo: Rp12,14 miliar, Merangin: Rp10,31 miliar,
Kota Sungai Penuh: Rp10,50 miliar.
Dengan asumsi biaya penanganan rata-rata sekitar Rp1,50 miliar per kilometer, kebutuhan pembiayaan untuk memperbaiki seluruh ruas jalan nasional belum mantap di Provinsi Jambi diperkirakan mencapai ±Rp170,94 miliar.
Biaya Logistik Berpotensi Meningkat
Ivan menegaskan bahwa kondisi jalan yang belum mantap berpotensi meningkatkan biaya logistik daerah. Jambi yang bergantung pada sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, perikanan, industri, dan perdagangan membutuhkan jaringan transportasi darat yang andal. Kerusakan jalan menyebabkan waktu tempuh semakin panjang, konsumsi bahan bakar meningkat, biaya perawatan kendaraan bertambah, serta risiko keterlambatan distribusi barang semakin tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya saing produk daerah.
“Kita tidak boleh membiarkan biaya ekonomi akibat jalan rusak dibayar masyarakat. Jalan yang baik akan menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi, dan meningkatkan daya saing ekonomi Jambi,” katanya.
ODOL Jadi Ancaman Serius Infrastruktur
Mantan Kadis PU ini juga menyoroti persoalan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama percepatan kerusakan jalan. Kendaraan dengan muatan berlebih menyebabkan umur layanan jalan jauh lebih pendek dibandingkan perencanaan teknis. Akibatnya, pemerintah harus terus mengalokasikan anggaran untuk perbaikan berulang pada ruas yang sama. Selain mempercepat kerusakan jalan, kendaraan ODOL juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas karena sulit dikendalikan dan memiliki jarak pengereman yang lebih panjang.
“Penanganan jalan harus berjalan bersamaan dengan pengawasan ODOL. Tidak adil apabila jalan dibangun menggunakan uang negara, tetapi rusak kembali karena kendaraan melebihi kapasitas. Harus ada penegakan aturan dan pengendalian tonase yang konsisten,” tegasnya.
Penanganan Harus Sesuai Tingkat Kerusakan
Menurut Ivan, penanganan jalan nasional tidak boleh dilakukan secara seragam. Pemerintah perlu menyesuaikan metode penanganan berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing ruas.
Beberapa bentuk penanganan yang diperlukan meliputi: Preservasi dan pemeliharaan berkala untuk ruas yang mulai mengalami penurunan kualitas. Rehabilitasi pada ruas dengan tingkat kerusakan sedang. Rekonstruksi untuk ruas rusak berat, Perbaikan drainase dan lereng pada kawasan rawan banjir dan longsor, Peningkatan keselamatan jalan,termasuk marka, rambu, penerangan, serta penataan titik konflik lalu lintas.
Khusus untuk Kabupaten Kerinci, prioritas diarahkan pada rekonstruksi ruas rawan dan perbaikan drainase serta longsor. Sementara di Batang Hari fokus pada penguatan struktur jalan dan pengendalian angkutan berat, sedangkan Tanjung Jabung Barat membutuhkan rehabilitasi jalan sekaligus peningkatan akses menuju pelabuhan dan kawasan industri.
Sinergi Pusat dan Daerah
Ivan menilai pembiayaan utama penanganan jalan nasional tetap bersumber dari APBN melalui BPJN dan Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam sinkronisasi perencanaan, penyediaan data lapangan, pengawasan pelaksanaan, serta pembangunan jalan penghubung menuju koridor nasional.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi antara jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara merata.
“Target kita bukan hanya jalan terlihat bagus saat selesai dibangun, tetapi jalan harus kuat, aman, tahan terhadap beban lalu lintas, dan benar-benar memberikan manfaat bagi ekonomi rakyat. Jika jalan nasional tetap mantap, jalan daerah dipercepat, dan ODOL ditertibkan, maka pertumbuhan ekonomi Jambi akan menjadi lebih sehat, lebih merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (OYI)
Discussion about this post