Provinsi Jambi dinilai memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi pusat hilirisasi komoditas unggulan di Sumatera. Namun, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, daerah tidak lagi cukup hanya menawarkan kekayaan sumber daya alam kepada investor. Yang dibutuhkan saat ini adalah membangun rantai pasok (supply chain) yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
Perspektif baru tersebut mengemuka dalam konsultasi kerja Komisi II DPRD Provinsi Jambi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta. Dalam pertemuan itu, BKPM menjelaskan bahwa paradigma investasi nasional kini telah bergeser, dari sekadar menjual komoditas mentah menjadi membangun ekosistem industri yang mampu menghasilkan nilai tambah di daerah asal.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mengatakan perubahan pola pikir tersebut sangat relevan diterapkan di Jambi yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertambangan, migas, kehutanan, hingga perikanan.
“Selama ini kita hanya menyampaikan bahwa Jambi memiliki sawit, karet, kopi, kayu manis, pinang, migas, maupun batu bara. Padahal investor saat ini membutuhkan kepastian rantai pasok secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan bahan baku, kualitas, kontinuitas pasokan, infrastruktur pendukung, industri pengolahan, hingga akses menuju pasar ekspor. Itulah konsep investasi berbasis supply chain yang kini didorong BKPM,” ujar Ivan.
Menurut Ivan, pola lama yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah membuat nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati daerah atau negara lain. Sebaliknya, melalui hilirisasi, komoditas diolah terlebih dahulu menjadi produk bernilai tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat perekonomian daerah.
Ia mencontohkan, pada sektor kelapa sawit, investor tidak hanya membutuhkan informasi mengenai luas kebun. Mereka juga memerlukan data produksi yang akurat, ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, kapasitas pabrik pengolahan, kondisi jalan produksi, pasokan energi, hingga konektivitas menuju pelabuhan ekspor. Pendekatan yang sama juga berlaku pada komoditas karet, kopi, kayu manis, pinang, migas, batu bara, maupun sektor perikanan.
Dalam diskusi tersebut juga ditekankan pentingnya penyajian data komoditas yang valid. Tidak hanya total produksi, tetapi juga besaran pasokan bersih yang benar-benar tersedia bagi investor setelah dikurangi kebutuhan industri lokal, konsumsi masyarakat, kehilangan pascapanen, hingga kontrak penjualan yang telah berjalan. Data yang akurat menjadi dasar penting agar investasi yang masuk sesuai dengan kemampuan pasokan daerah dan dapat berkelanjutan.
Ivan menilai Jambi memiliki potensi besar membangun tiga kawasan pengembangan rantai pasok. Wilayah timur diarahkan menjadi pusat hilirisasi sawit, migas, perikanan, dan logistik. Wilayah tengah dikembangkan sebagai kawasan industri karet, batu bara, dan energi. Sementara wilayah barat difokuskan pada pengembangan kopi, kayu manis, hortikultura, serta agroindustri bernilai tambah tinggi.
Lebih lanjut, Ivan menegaskan bahwa keberhasilan strategi tersebut harus didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, Provinsi Jambi saat ini hanya memiliki satu pelabuhan yang melayani jalur pelayaran internasional, yakni Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena itu, pelabuhan tersebut memiliki peran yang sangat strategis sebagai pintu gerbang ekspor komoditas unggulan Jambi ke pasar global sekaligus menjadi simpul utama dalam memperkuat rantai pasok industri daerah.
“Keberadaan Pelabuhan Muara Sabak harus dioptimalkan. Jika konektivitas jalan, kawasan industri, dan sistem logistik menuju pelabuhan diperkuat, maka biaya distribusi akan semakin efisien dan daya saing produk Jambi di pasar internasional akan meningkat,” katanya.
Ia menambahkan, transformasi investasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah daerah harus menyiapkan data komoditas yang akurat, mempercepat pembangunan kawasan industri, meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan pelabuhan, menyederhanakan perizinan, serta memperkuat koperasi, BUMD, dan pelaku usaha lokal agar menjadi bagian dari rantai pasok industri.
Sementara itu, DPRD Provinsi Jambi berkomitmen mengawal kebijakan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Target kita bukan lagi menjadi daerah penghasil bahan mentah. Jambi harus naik kelas menjadi pusat hilirisasi dan supply chain komoditas unggulan Sumatera. Dengan demikian investasi meningkat, industri berkembang, ekspor bertambah, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,” tegas Ivan.
Konsep yang diperkenalkan BKPM ini menjadi pelajaran penting bahwa kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk menarik investor. Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan daerah membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga setiap komoditas mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (OYI)
sumber: www.jambiday.com
Discussion about this post