Pembahasan Perubahan APBD Provinsi Jambi TA 2026 mencatatkan lonjakan alokasi anggaran yang cukup signifikan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi instansi dengan persentase kenaikan anggaran tertinggi, yakni melesat hingga 53,97 persen.
Selain BPBD, beberapa instansi lain yang mengalami peningkatan anggaran antara lain RS Jiwa M. Syukur (26,14%), Biro Kesra (15,09%), Dinas Sosial Dukcapil (14,14%), Dinas Kesehatan (13,32%), BKAD (10,69%), Dinas Koperasi/UKM (9,56%), dan Disbudpar (8,55%). Sementara dari sisi nilai nominal, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mencatat alokasi tambahan terbesar mencapai Rp77,997 miliar.
Menanggapi perubahan struktur anggaran tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata (IW) menegaskan bahwa DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) meminta seluruh OPD penerima alokasi tambahan untuk merinci programnya secara jelas hingga level kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
IW menyampaikan bahwa setiap penambahan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta menjawab tiga indikator utama. “Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya berapa persen anggaran yang terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Setiap tambahan anggaran harus mampu menjawab tiga hal: apa output-nya, siapa penerima manfaatnya, dan apa dampak akhirnya bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran habis, tetapi dampaknya tidak terasa,” katanya usai paripurna, Jumat (11/9/2026).
Kenaikan alokasi anggaran yang signifikan pada BPBD dinilai strategis mengingat Provinsi Jambi tengah menghadapi isu krusial terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta musim kekeringan akibat fenomena El Niño. Tambahan fiskal tersebut diharapkan memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di lapangan.
Di sisi lain, DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran di sektor perhubungan fisik dan pangan. Seperti ?Dinas PUPR hanya mendapat tambahan anggaran relatif kecil, yakni Rp918 juta (0,33%). IW mengingatkan agar anggaran PUPR yang terbatas diprioritaskan pada proyek infrastruktur yang memiliki multiplier effect terhadap konektivitas ekonomi dan percepatan arus distribusi barang.
“Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP), mengalami penurunan alokasi anggaran sebesar Rp1,504 miliar (3,26%). Banggar DPRD meminta penjelasan dan kajian dampak atas kebijakan pemangkasan ini agar kapasitas perlindungan terhadap petani dan program ketahanan pangan daerah tidak terganggu di tengah risiko kekeringan,” ungkapnya.
IW menegaskan, DPRD Provinsi Jambi akan terus mengawal RKA Perubahan APBD 2026 secara ketat agar setiap alokasi dana benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata bagi seluruh masyarakat Jambi.(afm)
sumber: www.jamberita.com
Discussion about this post