Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta sistem pengawasan yang profesional menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh BUMD di Provinsi Jambi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ivan Wirata usai mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jambi ke Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) dan Sinergi BUMD Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari tata kelola perusahaan daerah yang dinilai berhasil mendorong pelayanan publik sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ivan, salah satu pelajaran penting dari DKI Jakarta adalah bagaimana BUMD tidak hanya diposisikan sebagai perusahaan pencari keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan daerah.
“Ke depan kita harus meningkatkan kontribusi dividen BUMD terhadap pendapatan daerah. Peran BUMD sangat besar, sehingga seluruh perusahaan daerah harus dikelola secara sehat, profesional, dan memiliki arah bisnis yang jelas,” kata Ivan via panggilan WhatsApp, Rabu (29/07/26).
Politisi Golkar ini menilai, keberadaan badan pengawas BUMD harus diperkuat agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Tata kelola yang baik, menurutnya, akan melahirkan perusahaan daerah yang sehat, transparan, dan mampu bersaing.
Ivan juga menyoroti peluang pengembangan usaha yang masih terbuka bagi BUMD di Jambi, termasuk potensi Participating Interest (PI) 10 persen pada sektor Migas. Namun, ia mengingatkan agar pengembangan BUMD tidak hanya berfokus pada sektor energi.
“Jangan hanya berbicara BUMD Migas. Semua sektor memiliki peluang untuk dikembangkan, baik pangan, perkebunan, perdagangan, jasa maupun sektor strategis lainnya. Semakin banyak BUMD yang sehat, semakin besar pula kontribusinya bagi ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, Ivan menekankan pentingnya investasi pada pengembangan SDM sebagai fondasi keberhasilan perusahaan daerah.
“Kita membutuhkan lebih banyak SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalisme. Pengelolaan BUMD yang baik tidak akan berjalan tanpa didukung sumber daya manusia yang berkualitas,” katanya.
Menurut Ivan, daerah juga tidak bisa terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dibutuhkan sumber-sumber pendapatan baru yang lahir dari kinerja BUMD yang produktif dan berkelanjutan.
“Jangan berharap terlalu banyak kepada APBD untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. BUMD harus mampu menjadi lokomotif pembangunan, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, menarik investasi, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah melalui dividen,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, BPBUMD DKI Jakarta memaparkan berbagai strategi transformasi BUMD, mulai dari penerapan Good Corporate Governance (GCG), digitalisasi pengawasan, sinergi antarperusahaan daerah, hingga penguatan peran BUMD dalam sektor pangan, energi, transportasi, dan pelayanan publik.
Bagi DPRD Provinsi Jambi, pengalaman DKI Jakarta menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan penguatan BUMD di daerah. Harapannya, perusahaan daerah di Jambi tidak hanya menjadi penyumbang pendapatan asli daerah, tetapi juga mampu berperan sebagai motor penggerak investasi, pencipta lapangan kerja, dan pengungkit pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (OYI)
sumber: www.jambiday.com
Discussion about this post