Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, menegaskan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur.
Menurut Ivan, pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada penjelasan administratif maupun komitmen di atas kertas. Pemerintah harus mampu menunjukkan target yang realistis, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap setiap program.
“Kita ingin RAPBD ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai jawaban pemerintah hanya sebatas penjelasan, tetapi ketika masuk pelaksanaan tidak ada target yang jelas, tidak ada ukuran keberhasilan, dan tidak bisa dievaluasi. Setiap komitmen harus disertai rencana kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ivan.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (19/10/2026). Sejumlah persoalan strategis, mulai dari target pendapatan, penurunan transfer pusat, belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan rumah sakit dan BUMD, menjadi catatan yang memerlukan pendalaman sebelum anggaran disahkan.
Target PAD Rp2,049 Triliun Harus Didukung Perhitungan Yang Jelas
Dalam matriks analisis jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi pada 2027 tercatat sebesar Rp2,049 triliun. Sementara itu, transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan turun sekitar Rp96,213 miliar dibandingkan proyeksi dalam KUA-PPAS.
Ivan menilai perubahan tersebut harus diantisipasi melalui perencanaan pendapatan dan belanja yang matang. Pemerintah diminta membuka dasar perhitungan PAD berdasarkan masing-masing sumber penerimaan, termasuk strategi untuk memastikan target tersebut dapat direalisasikan.
“Target pendapatan tidak boleh hanya terlihat besar dalam dokumen anggaran. Harus jelas sumbernya, bagaimana cara mencapainya, dan apa langkah antisipasi jika realisasinya tidak sesuai target. Apalagi ketika transfer dari pusat berkurang, pemerintah harus lebih cermat menentukan prioritas belanja. Jangan sampai penurunan pendapatan justru mengorbankan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Belanja Pegawai dan Infrastruktur Perlu Dievaluasi
Dari sisi belanja, pemerintah menyampaikan rasio belanja infrastruktur sebesar 31,23 persen, dengan nilai belanja sekitar Rp1,043 triliun dari denominator Rp3,343 triliun.
Namun, proporsi belanja pegawai masih berada di atas 30 persen. Kondisi ini memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai formula penghitungan, komponen belanja yang dimasukkan, serta simulasi penyesuaian agar ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik dapat dinilai secara menyeluruh.
Ivan menegaskan, belanja daerah harus disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan aparatur dan kepentingan masyarakat.
“Kita tidak ingin belanja daerah semakin terbebani oleh belanja rutin, sementara kebutuhan pembangunan jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masih besar. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana komposisi belanja ini dihitung dan apa langkah untuk memperkuat belanja produktif. Jangan sampai ruang fiskal untuk pembangunan semakin sempit,” jelasnya.
DPRD juga meminta pemerintah menyampaikan daftar komponen belanja infrastruktur, simulasi tahunan belanja pegawai, serta rincian program yang dapat disusun ulang berdasarkan prioritas.
Target Jalan Mantap Harus Disertai Peta Kebutuhan
Pada sektor infrastruktur jalan, panjang jalan provinsi Jambi tercatat sekitar 1.183,787 kilometer. Kondisi jalan yang disebut baik pada 2025 mencapai 69,03 persen, sedangkan target kemantapan jalan pada akhir RPJMD sebesar 77,35 persen.
Ivan menilai target tersebut tidak cukup hanya dicantumkan dalam dokumen perencanaan. Pemerintah harus menunjukkan ruas jalan yang menjadi prioritas, kebutuhan biaya, tahapan pengerjaan, serta target pencapaian setiap tahun.
“Kalau pemerintah menetapkan target kemantapan jalan 77,35 persen, harus jelas jalan mana yang akan ditangani, berapa kebutuhan anggarannya, dan kapan target itu dicapai. Masyarakat tidak cukup hanya diberi angka persentase. Mereka ingin tahu jalan di wilayahnya kapan diperbaiki dan bagaimana progresnya,” ungkap politisi Golkar ini.
Selain jalan, kebutuhan pembangunan irigasi juga perlu dipetakan berdasarkan luas daerah layanan, kondisi jaringan, prioritas penanganan, serta kebutuhan biaya. Pemerintah diminta menyiapkan data yang dapat menjadi dasar pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program.
Anggaran Karhutla Harus Menjawab Kebutuhan Lapangan
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perhatian lain dalam pembahasan RAPBD 2027. Pemerintah menyatakan sepakat memperkuat edukasi, kesiapsiagaan, deteksi dini, koordinasi, dan respons awal.
Dalam matriks jawaban pemerintah, Belanja Tidak Terduga (BTT) disebut sebesar Rp18 miliar. Sementara Rp13,73 miliar lainnya merupakan kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dinilai menggunakan klasifikasi rekening yang kurang tepat.
Ivan meminta pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutla disusun berdasarkan kebutuhan riil, termasuk kesiapan personel, peralatan, wilayah rawan, dan sistem respons cepat.
“Karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani hanya dengan pernyataan siap atau komitmen koordinasi. Harus ada anggaran yang jelas, siapa yang bertanggung jawab, wilayah mana yang menjadi prioritas, dan seberapa cepat tim bisa bergerak ketika terjadi kebakaran. Jangan sampai kita baru sibuk mencari anggaran dan peralatan ketika api sudah meluas,” tegasnya.
DPRD juga meminta koreksi klasifikasi anggaran agar BTT benar-benar mencerminkan kebutuhan darurat dan tidak tercampur dengan kegiatan yang semestinya masuk dalam pos belanja lain.
Penurunan Hutang RSUD Raden Mattaher Diikuti pelayanan
Pada sektor kesehatan, pemerintah melaporkan utang RSUD Raden Mattaher turun dari Rp122,53 miliar pada akhir 2025 menjadi Rp49,32 miliar per September 2026.
Meski penurunan tersebut menjadi perkembangan positif, DPRD meminta penjelasan mengenai jadwal pelunasan sisa utang, sumber pembayaran, serta proyeksi arus kas rumah sakit. Pemerintah juga diminta memastikan penyelesaian kewajiban tidak mengganggu ketersediaan obat, belanja layanan, dan kualitas pelayanan kepada pasien. Ivan menegaskan, penyelesaian persoalan keuangan rumah sakit harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan.
“Yang harus kita jaga bukan hanya bagaimana utang rumah sakit turun, tetapi bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai pembayaran kewajiban membuat ketersediaan obat terganggu, pelayanan tersendat, atau pasien justru menanggung dampaknya. Pemerintah harus punya jadwal penyelesaian utang yang jelas sekaligus menjamin kebutuhan pelayanan tetap terpenuhi,” ujarnya.
Proyeksi Dividen BUMD Jangan Menjadi Angka Tak Pasti
Persoalan lain yang menjadi catatan DPRD adalah konsistensi proyeksi penerimaan dari badan usaha milik daerah. Dalam dokumen jawaban pemerintah, PT JII disebut mencatat laba pada 2025. Namun, pada bagian lain perusahaan tersebut disebut masih dalam tahap pemulihan dan belum menghasilkan dividen. Di sisi lain, proyeksi penerimaan dividen PT JII pada 2027 tercantum sebesar Rp28,75 miliar.
Ivan meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan penerimaan tersebut, termasuk status keputusan korporasi dan tahapan investasi yang menjadi dasar proyeksi.
“Kita harus berhati-hati memasukkan proyeksi dividen ke dalam pendapatan daerah. Kalau perusahaan masih dalam proses pemulihan dan belum ada kepastian pembagian dividen, pemerintah harus menjelaskan dasar angka yang dicantumkan. Jangan sampai pendapatan sudah direncanakan, tetapi ketika anggaran berjalan ternyata tidak terealisasi,” katanya.
Data Harus Konsisten Sebelum RAPBD Sah
DPRD turut meminta validasi terhadap sejumlah data yang tercantum dalam dokumen pembahasan, termasuk angka kemiskinan yang menggunakan periode pembanding Maret 2026 pada kedua sisi. Data tersebut perlu dikoreksi agar perbandingan yang disampaikan pemerintah memiliki dasar yang tepat.
Pemerintah juga diminta memastikan dasar proyeksi penerimaan dan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk data PT JII dan proyeksi dividen, telah sesuai dengan dokumen pendukung serta keputusan yang berlaku.
Bagi Ivan, kualitas RAPBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan perencanaan, transparansi, dan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap program.
“Kita ingin RAPBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap jawaban pemerintah harus ditindaklanjuti dengan target, indikator, jadwal, dan bukti pelaksanaan. DPRD akan mengawal agar komitmen yang disampaikan dalam pembahasan tidak berhenti menjadi catatan, tetapi benar-benar dilaksanakan,” pungkasnya.
DPRD mendorong agar seluruh catatan pembahasan dituangkan dalam matriks tindak lanjut yang mencantumkan rekomendasi, perangkat daerah penanggung jawab, tenggat waktu, indikator hasil, dan dokumen pendukung. Dengan pendalaman yang terukur, RAPBD Provinsi Jambi 2027 diharapkan mampu menjaga kesinambungan fiskal sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. (OYI)
Sumber: www.jambiday.com
Discussion about this post