Ivan Wirata Bongkar Pekerjaan Rumah Ekonomi Jambi: Pangan, Logistik dan Wisata

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, S.T., M.M., M.T., menilai sejumlah indikator ekonomi Jambi sepanjang 2026 menunjukkan perkembangan positif. Namun, di balik angka inflasi yang terkendali, Nilai Tukar Petani (NTP) yang tinggi, surplus perdagangan, hingga meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat persoalan struktural yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

Menurut Ivan, indikator makro ekonomi tidak boleh hanya menjadi deretan angka statistik. Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi harus terlihat dari harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendapatan produsen yang meningkat, nilai tambah komoditas yang tinggal di Jambi, lapangan kerja yang bertambah, serta kesejahteraan masyarakat yang semakin merata.

“Angka makro kita cukup positif. Tetapi pekerjaan rumahnya adalah bagaimana angka tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ekonomi terlihat tumbuh, tetapi petani, peternak, pelaku UMKM dan masyarakat di desa belum merasakan manfaatnya,” ujar Ivan, Jumat (4/9/26).

Inflasi Terkendali, tetapi Pangan Masih Jadi Tekanan

Berdasarkan indikator ekonomi Jambi Agustus 2026, inflasi tercatat 0,38 persen secara bulanan (month-to-month) dan 3,60 persen secara tahunan (year-on-year). Ivan memberikan perhatian khusus terhadap struktur inflasi tersebut. Sebab, sekitar 92 persen tekanan inflasi bulanan bersumber dari kelompok pangan.
Komoditas daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama, dengan kontribusi sekitar 0,47 poin, sementara Kabupaten Kerinci mencatat inflasi 0,62 persen secara bulanan.

Menurutnya, kenaikan harga ayam perlu dilihat secara menyeluruh karena tidak hanya dipengaruhi permintaan masyarakat, tetapi juga meningkatnya kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kenaikan harga pakan.

“MBG harus kita dukung. Tetapi kebutuhan besar terhadap bahan pangan juga harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menciptakan tekanan harga bagi masyarakat karena pasokannya tidak dipersiapkan,” katanya.

Ivan mendorong pemerintah daerah dan TPID memperkuat pengendalian stok, pakan, distribusi serta pola pengadaan pangan. Peternak lokal juga perlu dilibatkan melalui skema kontrak pembelian yang memberikan kepastian pasar sekaligus harga yang adil.

Harga Ayam Naik, NTP Peternakan Justru Masih di Bawah 100

Persoalan lain yang menurut Ivan harus dibedah adalah kesenjangan antara harga di tingkat konsumen dan kesejahteraan produsen. Data menunjukkan NTP Jambi mencapai 193,63, meningkat 1,17 persen, dengan NTUP sebesar 197,20. Posisi tersebut menempatkan Jambi sebagai daerah dengan NTP tertinggi ketiga di Sumatra.
Namun, angka agregat tersebut tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh subsektor. NTP subsektor perkebunan tercatat sangat tinggi, yakni 217,68, sedangkan NTP peternakan hanya 98,73, masih berada di bawah batas 100.

“Ini paradoks yang harus kita pecahkan. Harga ayam naik, tetapi NTP peternakan masih di bawah 100. Jangan sampai harga di konsumen meningkat, sementara peternak justru tertekan karena biaya pakan tinggi dan rantai distribusi panjang,” tegas Ivan.

Karena itu, DPRD akan mendorong pemerintah melakukan evaluasi struktur harga dari tingkat peternak hingga konsumen, sehingga dapat diketahui siapa yang memperoleh margin terbesar dan di titik mana terjadi pembentukan harga. Ivan juga meminta evaluasi NTP dilakukan berdasarkan subsektor, tidak hanya menggunakan angka gabungan. Kondisi petani perkebunan, peternak, nelayan, pembudidaya ikan hingga petani hortikultura harus dilihat berdasarkan pendapatan riil, biaya produksi, produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Surplus Perdagangan Besar, Tetapi Ekspor Jambi Mulai Menurun

Dari sektor perdagangan, Jambi masih mencatat kinerja positif dengan nilai perdagangan sekitar US$1,204 miliar dan surplus mencapai US$1,127 miliar.
Namun, Ivan mengingatkan adanya tren yang perlu diwaspadai. Nilai ekspor tercatat turun 2,22 persen, sementara surplus perdagangan juga menurun sekitar 5,63 persen. Lebih jauh, sekitar 74,4 persen ekspor Jambi masih bertumpu pada tiga kelompok komoditas, terutama bahan bakar mineral, karet, serta minyak dan lemak nabati.

“Surplus tentu kita apresiasi, tetapi ketergantungan terhadap komoditas primer harus segera dikurangi. Jambi tidak boleh selamanya menjadi daerah penghasil bahan mentah,” ujarnya.

Ivan mendorong percepatan hilirisasi sawit, karet dan komoditas unggulan lainnya. Dengan hilirisasi, menurutnya, nilai tambah, investasi, lapangan pekerjaan dan penerimaan ekonomi lebih banyak tercipta di dalam Provinsi Jambi.

57,58 Persen Ekspor Masih Lewat Pelabuhan di Luar Jambi

Persoalan logistik juga menjadi sorotan.
Data indikator ekonomi menunjukkan 57,58 persen ekspor asal Jambi masih dilakukan melalui pelabuhan di luar Provinsi Jambi. Sementara kontribusi Pelabuhan Jambi baru sekitar 42,42 persen. Bagi Ivan, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan besar dalam memperkuat konektivitas logistik daerah.

“Kalau komoditas kita diproduksi di Jambi tetapi sebagian besar dikirim melalui pelabuhan luar daerah, berarti ada biaya logistik dan potensi nilai ekonomi yang ikut keluar,” katanya.

Karena itu, penguatan Pelabuhan Talang Duku, Muara Sabak, Kuala Tungkal dan Nipah Panjang dinilai harus masuk dalam peta jalan pembangunan logistik Jambi.
Tidak hanya pelabuhan, pemerintah juga perlu memperkuat akses jalan, pergudangan, kedalaman alur, konektivitas antarmoda dan layanan pelayaran, sehingga Jambi mampu menjadi pintu keluar komoditasnya sendiri.

Wisatawan Naik, tetapi Lama Tinggal Hanya 1,58 Malam

Sektor pariwisata juga menunjukkan paradoks. Jumlah tamu meningkat 6,67 persen, dengan pertumbuhan wisatawan nusantara sekitar 2,59 persen. Namun, tingkat penghunian kamar (TPK) berada di angka 52,59 persen, turun 4,78 poin secara bulanan. Lebih mengkhawatirkan lagi, rata-rata lama menginap wisatawan hanya 1,58 malam. Bahkan, tingkat hunian hotel bintang 4–5 tercatat turun 17,24 poin.

“Artinya, orang datang ke Jambi, tetapi belum cukup lama tinggal dan membelanjakan uangnya di daerah kita. Ini yang harus kita ubah,” ujarnya.

Menurutnya, strategi pariwisata tidak cukup hanya mengejar jumlah kunjungan. Jambi harus mampu meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan. Caranya antara lain dengan memperkuat kalender event, MICE, paket wisata lintas destinasi, wisata budaya, kuliner, ekonomi kreatif dan UMKM. Target dua hingga tiga malam, kata Ivan, harus mulai menjadi orientasi baru pembangunan pariwisata Jambi.

Empat Agenda Pengawasan DPRD

Melihat berbagai indikator tersebut, Ivan menegaskan DPRD Provinsi Jambi akan memfokuskan fungsi pengawasan dan penganggaran pada empat agenda utama. Pertama, menstabilkan pangan, melalui penguatan stok, pakan, distribusi, margin perdagangan serta pengelolaan kebutuhan pangan untuk program MBG.
Kedua, melindungi produsen, dengan memperkuat cold storage, offtaker, akses pasar dan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak. Ketiga, mempercepat hilirisasi dan memperkuat pelabuhan, agar komoditas Jambi tidak hanya keluar sebagai bahan mentah dan semakin banyak aktivitas perdagangan dilakukan melalui infrastruktur logistik di dalam daerah. Keempat, meningkatkan kualitas pariwisata, dengan mendorong wisatawan tinggal dua hingga tiga malam melalui event, MICE dan paket lintas destinasi.

“Bagi kami, keberhasilan pembangunan ekonomi bukan sekadar surplus perdagangan atau tingginya NTP. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika harga pangan tetap terjangkau, petani dan peternak memperoleh margin yang adil, komoditas diolah di Jambi, lapangan kerja bertambah dan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata,” pungkas Ivan.

Dengan demikian, menurutnya, angka makro ekonomi yang positif harus menjadi pijakan untuk menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan menyentuh kehidupan masyarakat, bukan berhenti pada laporan statistik. (OYI)

sumber : www.jambiday.com