Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi PT Agrinas Palma Nusantara.
Bukan tanpa alasan, hingga saat ini PT Agrinas Palma Nusantara diketahui belum mengantongi izin-izin yang cukup untuk melakukan pengelolaan lahan yang berada di kawasan hutan.
Yang mana hal itu sebelumnya dikemukakan oleh Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, Abdul Ghani saat tengah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI bulan Juli lalu.
Pada kesempatan tersebut Abdul Ghani mengakui bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, pelepasan kawasan hutan, hingga penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) masih dalam proses.
Bahkan ia mengatakan mengelola lahan negara tersebut bagaikan membawa mobil tanpa SIM.
”Ketika kami mendapatkan tuntutan dari masyarakat, kami rumit pak,” ungkap Abdul Ghani dihadapan Komisi VI DPR RI.
Menanggapi hal itu, Ivan Wirata mendorong agar PT Agrinas Palma Nusantara sebagai perusahaan plat merah harus menjadi teladan bagi perusahaan swasta.
”Jangan sampai lahan yang dikelola ini menjadi hanya semacam perpindahan tangan saja, tetapi Agrinas juga harus buktikan bahwa pengelolaan yang baik itu seperti apa, tentunya dengan memiliki izin,”ujarnya kepada elaeis.co pada Jumat, (4/9) siang.
Dia menegaskan bahwa Agrinas Palma Nusantara adalah perusahaan yang telah menjadi kepercayaan negara harus turut kepada aturan.
”Jangan sampai kita ingin memperbaiki yang salah, tetapi malah kita ikutan salah,” tegasnya.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Jambi harus segera melakukan evaluasi terhadap Agrinas agar pendapatan negara hasil negara ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Politikus Golkar ini juga turut menyoroti soal laba bersih Agrinas Palma Nusantara yang hanya sebesar 27,9 Miliar pada Tahun Buku 2025 dan surplus 2,86 triliun.
Yang mana, angka tersebut diperoleh dari dari total penugasan sekitar 4,11 juta hektare lahan dengan 1,7 juta hektare yang telah terverifikasi.
Adapun dari luasan tersebut, sekitar 730.000 hektare telah bertutupan kelapa sawit. Sementara itu, areal yang benar-benar dikelola secara mandiri hingga pertengahan 2026 diperkirakan baru mencapai 168.000 hektar.
Ivan menilai laba bersih tersebut kurang masuk diakal. Ia mendorong PT Agrinas Palma Nusantara harus lebih transparan dalam pencatatan keuangan maupun aktivitas lainnya.
”Harus transparan, karena ini perusahaan pemerintah. Maka Agrinas harus menunjukkan contoh yang baik, harus amanah,” pungkasnya.
Terkait laba bersih ini, sebelumnya juga menjadi sorotan Wakil Ketua Umum DPP Sawitku Masa Depanku (SAMADE), Abdul Aziz.
Menurut Aziz angka laba Rp27,9 miliar itu tetap dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan aset perkebunan yang dikelola perusahaan.
Aziz mengacu pada penjelasan Dirut Agrinas yang menyebut dari total 1,7 juta hektar lahan, sekitar 730 ribu hektare merupakan areal yang telah ditanami sawit.
”Saya ikuti saja penjelasan Pak Abdul Ghani. Misalnya dari 730 ribu hektar itu, keuntungan bersihnya hanya Rp1 juta per hektar setiap bulan. Itu sudah hitungan yang sangat rendah, tanpa pemupukan dan hanya dipanen saja. Hasilnya sudah Rp730 miliar per bulan atau sekitar Rp4,38 triliun selama enam bulan pengelolaan,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan ke mana kontribusi pendapatan dari 23 pabrik kelapa sawit (PKS) yang juga diserahkan Satgas PKH kepada Agrinas.
”Itu baru dari hasil kebun. Belum lagi ada 23 unit PKS yang ikut dikelola. Jadi menurut saya ada sesuatu yang sangat tidak lazim,” ujarnya.
Aziz menilai kondisi tersebut berpotensi mencederai tujuan pemerintah mengambil alih lahan sawit, yakni meningkatkan penerimaan negara dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
”Kalau keuntungannya hanya Rp27, 9 miliar, berapa yang masuk ke kas negara? Lalu di mana manfaatnya bagi masyarakat?” ujarnya.
Bahkan, ia mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu mengambil alih pengelolaan lahan jika hasil akhirnya tidak optimal.
”Kalau pemilik lama tetap mengelola dan pemerintah menarik Rp1.000 per kilogram hasil panen, menurut hitungan saya negara justru bisa memperoleh sekitar Rp1,7 triliun setiap bulan dengan asumsi produksi satu ton per hektare,” pungkasnya.
sumber: www.elais.co
Discussion about this post